Demokrasi, Bahasa dan Ceruk Kemungkinan

Walau kecepatan internet masih berkisar di 300 kilobits per detik, hampir belum bisa disebut kecepatan broadband (512 kilobits ke atas), kenyataannya masyarakat terbuka di Indonesia telah memasuki era tanggap modernitas. Tanggap bereaksi. Kecenderungan ini tercermin dalam keriuhan di media elektronik, media sosial dan percakapan di setiap sudut kafe. Tanggapan demi tanggapan bersahutan. Opini tak perlu tajam atau punya sebuah perspektif menggali. Yang penting, ekspresif penuh pendirian. Ketrampilan bermain-main dengan kata dengan tujuan akhir sebuah kehebohan opini menjadi kriteria utama sebuah ‘pendirian’. Bahasapun hilang fungsinya: yakni, fungsi politisnya. Manusia yang berbahasa, berbeda dengan hewan yang hanya bisa mengomunikasikan sakit dan kesenangannya lewat suara, memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah, adil dan tak adil. Bahasa (kotoba), seperti yang diurai oleh Heidegger, selalu melambai-lambai pada hakiki (iki) walau tak pernah berhasil menggapainya. Dua manusia yang berdebat tentang satu hal, pada intinya berbeda bukan karena objek perselisihan berbeda, tapi lebih karena deskripsi mereka pada objek dalam kontestasi berbeda. Perbedaan dengan demikian selalu ada karena konsepsi masing-masing terhadap isi tiap objek selalu tak sama. Ini terjadi karena bahasa tertulis (kotoba) adalah tertutup, internal, logis, tapi selalu mencoba menggapai (iki) yang terbuka, eksternal, dan tak tertanda. Persoalan ini menjadi lebih runyam lagi dalam sebuah interaksi komunikasi. Dalam sebuah percakapan antara dua manusia, minimal ada empat dialog yang berlangsung dalam waktu yang sama: a-b, ab, a-a, a-b-a.

Terasa sekali saat ini, bahasa dimanipulasi laik sebuah objek permainan harafiah. Mempunyai opini saat ini tak lagi berarti perlu mempunyai sebuah sudut pandang (point of view), tapi sekadar membuat pandangan (points). Apa saja yang terlintas dalam benak menjadi sebuah objek opini. Dan menyiarkan opini menjadi sebuah ‘pendirian,’ sebuah hak prerogatif demokrasi setiap individu.

Semakin cepat peredaran informasi dimungkinkan oleh kemajuan teknologi, semakin cepat dan ringkas tanggapan. Opini (doxa) selalu terjerat dalam sirkulasi deskripsinya. Dan seperti pusaran hypertext yg digambarkan oleh Zizek: ketika amplop-amplop opini memasuki muara pusaran, beberapa dari amplop-amplop tersebut termuntah ke permukaan menjadi pesan-pesan dominan. Opini-opini dominan ini kemudian terbangun menjadi institusi-institusi. Institusi, yang seharusnya sebuah modalitas berorientasi pada apa-apa yang tak berkaitan dengan yang terinstitusi, menjadikan dirinya sebuah benteng arkhé, pusat semua yang terinstitusi. Perkembangan, sebuah gerakan perubahan abadi, patah dalam sirkulasi seperti itu.

Oleh karena itu, opini adalah sebuah konsensus. Opini terbentuk dari himpunan terjumlah tidak merujuk pada hal-hal paling mendasar, namun pada hal-hal yang paling sekadar: seperti sentimen mayoritas. Ia adalah sebuah kompromi pemikiran individual. Demokrasi yang latah dengan kebebasan ekspresi membentuk sebuah masyarakat yang monoton, walau polysyllabis dalam ekspresi, tapi tak preskriptif: opini tak menyeruak sebuah ceruk pikiran yang membuka jalan keluar dari pembuhulan.

Di masyarat seperti ini, beropini adalah hak prerogatif semua individu, namun tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah selalu menjadi urusan ‘orang-orang lain’. Ini bisa dilihat dari tiap kejadian yang menghebohkan di negeri ini, dari kasus tabrak lari anak di bawah umur berkendara seorang artis terkenal, protes terhadap FPI yang melarang diskusi, hingga skandal demi skandal korupsi. Setiap kejadian disambut riuh opini dari berbagai pihak, dari yang terlibat, yang berwenang, yang berjarak dari kedua ini, dalam sebuah kekisruhan ekspresi tanpa preskripsi yang semakin mengeruhkan persoalan. Kemudian semua berangsur hempas, sedangkan akar permasalahan hampir tak pernah tertuntas. Intensitas reaksi dan kontra-reaksi dalam tiap kehebohan menjadi ‘pengisi’ kesibukan keseharian warga, sejenis pergeseran kegundahan, sebuah ketakberdayaan terpuaskan sesaat lewat letupan-letupan ekspresi. Tanpa disadari, namun semakin kentara, masyarakat kita seperti yang digambarkan oleh Max Scheler di Ressentiment. Sebuah masyarakat yang tak lagi memikirkan yang lain dan nilai-nilai kebersamaan, namun terjerat dalam sebuah dunia kegundahan tak berujung. Kegalauan, sinisisme dan sarkasme yang terproyeksi hampir seragam dalam individualitas penampilannya.

Di Neuropolitics, Michael E. Connoly mengurai symptom modernitas di dunia serba pesat seperti ini. Kecepatan informasi kini selalu mendahului setiap kampanye aksi, maka aksipun kehilangan daya geraknya. Aksi menjadi terhempas pada titik saturasi informasi jauh sebelum ia terformasi. Riuh seruan berdemonstrasi, berprotes seperti deru ombak di pantai, berisik ketika pasang, surut kemudian dalam keheningan waktu. Tak menggurat sesuatu yang berarti dari tiap riak gejolak.

Imperatif, engage, libatkan diri, yang dikumandangkan oleh Sartre, kini menjadi lagu Madonna, Express Yourself, tunjukkan dirimu. Di masa Soekarno, kita harus berpikir keras karena terpanggil sebuah tujuan besar: kemerdekaan dan kemandirian. Di masa Soeharto, kita dipaksa untuk berpikir karena kemandirian kita dibatasi. Pasca reformasi, kita dibebaskan dari keharusan untuk berpikir karena bebas dari sebuah objektif kebebasan.

Kebebasan berekspresi, bagian tak terpisahkan dari demokrasi dan demokrasi adalah pluralitas: demikian kira-kira dengung slogan-slogan reformasi yang sering terdengar. Beda pendapat dan kebebasan mengekspresikan apa saja menjadi hak prerogratif setiap individu. Hal-hal yang sering kita dengar tanpa kemudian diyakini dengan penjelasan lebih mendalam, seperti ke arah manakah perbedaan pendapat dan kebebasan berekspresi itu seharusnya membawa kita? Karena kebebasan tanpa sebuah objektif bukanlah sebuah kebebasan, namun sebuah penerjunan bebas menunggu keambrukan. Semua yang tercapai, tercapai dengan sebuah harga. Dan harga, seperti yang kita semua tahu, semestinya membuat yg tercapai menjadi bernilai. Bukan dihamburkan di sebuah malam pesta pembebasan tak berujung.

Penafsiran demokrasi dan pluralitas secara harafiah dikumandangkan laik sebuah kereta dengan komponen-komponen spesifik yang bisa dipreteli dan dikonstitusikan. Definisi-definisi harafiah menjadi terinstitusi sebagai arkhé. Baku, terkonsolidasi sebagai sebuah referensi utama. Padahal, kemajemukan bermakna justru karena ia tak bisa ditotalkan. Ia selalu kontingen, selalu dalam proses pembentukan, selalu terbesit dalam tiap rujukan pakam: ia adalah sebuah acuan terdistribusi menuju emansipasi. Walau ternamakan, ia tak bisa disetarakan dengan hal-hal yang mengkonstitusikannya menjadi sebuah nama: dus, ia tak bisa diinstitusikan. Ia adalah sebuah proses perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, yang selalu menyisakan, sehingga perhitungan bisa dilakukan kembali tanpa batas. Ia adalah sebuah ruang kosong berkonstruksi. Ia adalah pluralisasi, bukan pluralitas. Mereka yang cenderung menotalkan demokrasi dengan mengacu pada apa-apa yang terinstitusi pada akhirnya menemukan ini: yang terinstitusi (berdasar) memberi eksistensi pada yang tak berdasar (negasinya). Sebuah sirkulasi merangkap yang tak mengkonstruksi pembahruan. Baik 1+1=2 atau 1-1=0 dilihat dari hasil produknya tanpa menelisik funktor-funktor penambahan atau pengurangan, ataupun menggali lebih dalam lagi, bahwa dalam tiap bilangan terbesit selalu ada sebuah bilangan kosong yang memungkinkan sebuah bilangan terwujud: (0)=1

Mereka yang merujuk pada libertas, kesetaraan, hak azasi laik properti-properti demokrasi, sering melibatkan diri dalam sebuah kekalutan yang pada akhirnya menghasilkan penggandaan-penggandaan harafiah. Nama dan hal-hal disetarakan seakan satu sama lain adalah padanan dalam sebuah penamaan. Padahal, predikat yg mendefinisikan demokrasi seperti libertas, sebagai contoh, sendirinya adalah sebuah akronim. Ia terkonstitusi dari banyak anasir di luar kerangka kata itu. Sebagai contoh, kata demokrasi terdiri dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan). Dua anasir berbeda terpadu dalam satu kata. Tapi terselubung dalam kata itu adalah sebuah parataksis (kata penghubung), negara-kota (city-state), yang menyampulkan kedua anasir itu. Kekuatan dan rakyat terpadu, mengacu pada sebuah orientasi hakiki: otonomi, dari rakyat untuk rakyat, emansipasi, sebuah eksternalitas dari kata demokrasi. Berdiri sendiri demokrasi menjadi sebuah penanda x yang tak bisa dirujuk secara konkret seperti sebuah objek dalam realita, seperti sebuah kereta, dengan roda dan mesin dan komponen-komponen yang terakit. Demokrasi terinkripsi menjadi sebuah nama lewat penguraian berulang dan berbeda (heterogeneous) menanjaki hieraki pemaknaan menuju ke sebuah keluhuran humanitas: emansipasi.

Demokrasi yang dikenal kita semua pada saat ini adalah sebuah warisan dari Aristotle. Sebuah demokrasi representasi. Aristotle berseberang dengan gurunya Platon yang berpikir bahwa masyarakat yang adil sejahtera adalah sebuah masyarakat yang homonym: sebuah masyarakat di mana setiap individu menawarkan keahlian masing-masing dan mendapat kebahagian setimpal dari apa saja yang bisa dihasilkan oleh keahlian masing-masing. Dengan demikian, Platon berpikir, semua warga mendapat tempat masing-masing di sebuah masyarakat. Tukang roti bikin roti, sang pengrajin berprakarya, sang guru mengajar, pemusik bermain music, dst. Aristotle tak setuju. Menurutnya, dalam kesibukan mengejar keahlian masing-masing, para warga sering tak hadir ketika sebuah pertemuan hitung suara diadakan. Mereka yang tak hadir dengan demikian menjadi bagian tak terhitung (uncountables). Kesetaraan menjadi bermasalah karena antara yang hadir dan tak hadir menjadi tak terdistribusi secara rata dalam sebuah perhitungan. Aristotle menawarkan sebuah sistem di mana pengurusan polis (kota-negara) dilakukan oleh wakil-wakil rakyat terpilih lewat sebuah proses pemungutan suara. Terciptalah sebuah sistem penataan negara-kota yang hingga hari ini masih dipertahankan: sistem perwakilan rakyat.

Sistem ini sekarang terbukti, baik di sini dan di banyak negara, termasuk negara-negara maju, berkendala. Kendala-kendala yang dihadapi ironisnya mengembalikan kita pada posisi yang semula diajukan oleh Platon dan dikritik oleh Aristotle: yakni kesibukan para warga mengejar impian masing-masing telah membuat mereka ‘absen’ dari keterlibatan pengurusan negeri. Rakyat berasumsi dengan terpilihnya wakil-wakil rakyat maka tanggung jawab masing-masing sudah beralih pada mereka. Jacques Ranciere mengupas persoalan ini dalam tulisannya di Hatred of Democracy. Para wakil rakyat yang sebenarnya minoritas menjadi mayoritas, karena mereka berpegang kuasa dalam tiap keputusan, sedangkan rakyat, tak berdaya melihat situasi berkembang tanpa bisa kendalikan, hanya bisa mengeluh (sambil tenggelam dalam kemasyukan hidup) ketika keputusan-keputusan yang diloloskan tidak selaras dengan keinginan mereka. Gejala ini menjadi kendala demokrasi versi representasi. Mayoritas menjadi minoritas tak berdaya, tersudutkan, bahkan boleh disebut sebagai tak terhitung (uncountables). Karena kuasa mereka semakin dirampas oleh para minoritas yang mereka kuasakan. Kekuatiran Platon pada yang berambisi menjadi pejabat negara menjadi realita. Para wakil terpilih, terpilih lebih karena ambisi mereka daripada prakualifikasinya, atau keinginan mereka untuk mengabdi pada yang lain. Bilamana gurunya Platon ingin menyingkirkan politik dari penataan negara-kota, muridnya Aristotle yang mementingkan kesetaraan kini terusik oleh ketakberdayaan politik yang dihadirkan dalam sistemnya.

Sang guru Platon, yang anti demokrasi, pernah menawarkan sebuah solusi. Ia menganjurkan sebaiknya orang-orang yang berambisi tak diberikan izin untuk menjadi pejabat negara, karena mereka memiliki motivasi. Yang bermotivasi cenderung lebih mementingkan objek-objek ambisi diri yang ingin dicapai. Platon menawarkan sebuah metode pemilihan di mana semua warga yang berkualifikasi, sehat, cerdas, di umur tertentu akan berkumpul dan mengadakan sebuah undian setiap tujuh hari. Yang terpilih dengan demikian bukan mereka-mereka yang berambisi, punya banyak duit, dsbnya, namun mereka terpilih dari sebuah kemungkinan. Setelah terpilih, para wakil harus mengemban tugas sebagai pemimpin bukan karena keinginannya tapi berdasarkan kewajiban seorang warga berkomitmen melaksanakan tugas sebatas kemampuan terbaik sebagai warga untuk semua. Sebuah gagasan yang jelas-jelas bersandar pada nilai-nilai luhur manusia bekerja untuk komunitasnya. Sang pemimpin yang jauh dari ambisi, motivasi, bebas pengaruh moneter, karena ia tak perlu berkampanye, terlepas dari permainan kuasa karena ia hanya diberikan kuasa untuk memimpin selama tujuh hari.

Althusser mengupas Montesquiue menyatakan regim pemerintahan yang paling adil adalah regim bentuk monarki. Alasannya, yang berkuasa di regim monarki hanya satu orang: sang raja atau ratu. Oleh karena itu, yang berkuasa selalu terancam ketakutan dilengserkan. Untuk menghadapi rakyatnya, yang berkuasa seorang ini harus membuat barisan garda depan untuk mengamankan posisinya. Para ninggrat ditempatkan di garda depan, karena mereka berpengaruh atas kebanyakan rakyat lewat interaksi usaha. Dengan regim seperti itu, menurut Althusser, rakyat cenderung mendapat apa yang dituntutnya, karena sang penguasa tak ingin bermasalah dengan rakyat dalam jumlah besar yang senantiasa bisa menyebabkan keruntuhan tahtanya. Dalam penguraian lima regim pemerintahan, Platon menyebut penguasa raja ini, agak beda rujukannya dengan Montesqueiu, sebagai aristokrat, sang filosof raja. Sang pemimpin Aristokrat didukung oleh jajaran pejabat dan birokrat dari golongan yang sama untuk menciptakan sebuah kehidupan adil dan sejahtera. Walau sering menjadi pertanyaan apa bedanya regim aristokrasi dengan timokrasi, salah satu dari lima regim pemerintahan disebut Platon. Walaupun ada perbedaan tipis antara aristokrat dan timokrat: yang pertama dari keluarga mapan, berpendidikan dan yang terakhir dari prestasi keberhasilannya, mereka pada intinya golongan-golongan berhasil. Terkesan kesetaraan yang diacu masih di seputar pengaruh pemilikan dan posisi antar golongan.

Opini dan konsensus menurut Ranciere tak bisa dipungkiri dalam sebuah masyarakat. Cuma, ia menjelaskan, yang perlu dikonsensuskan dan ini salah satu kemampuan manusia berbahasa, adalah hal-hal mengenai yang benar dan salah, yang adil dan tak adil, yang kaya dan miskin. Hal-hal ini penting untuk menjadi konsensus karena menyangkut sebuah kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Perlunya konsensus seperti itu juga menyangkut perhitungan yang bisa dilakukan ketika terjadi sebuah ketidakadilan. Hal ini akan diurai lebih jelas di bawah. Opini harus bisa dikacakan pada dirinya sendiri menjadi sebuah sains, agar ia tidak terinstitusi menjadi arkhé, tradisi baku yang menolak perkembangan waktu dan dalam konsolidasi dirinya membuatnya tidak memerhatikan pada ketimpangan dalam tiap situs perselisihan. Opini yang telah dijadikan sains dalam sebuah konsensus, menurut Ranciere, adalah kebajikan paling rendah, namun diperlukan untuk sebuah acuan sehingga sebuah perhitungan bisa dimulai di setiap perselisihan kesetaraan. Konsensus ilmiah ini terutama penting karena tiga golongan dalam sebuah masyarakat, yang kaya, yang berilmu dan punya keahlian, dan pekerja biasa, sering ditotalkan menjadi kelompok-kelompok dari sebuah keseluruhan. Padahal setiap warga adalah bagian dari sebuah partai (golongan) yang tak mengkonstitusikan pada keseluruhan golongan karena tiap bagian senantiasa tak sebanding dengan bagian lain dan kelompoknya atau kelompok-kelompok lain. Dengan demikian dalam sebuah masyarakat keseluruhan tak berarti totalitas dari semua bagian yang terjumlah. Karena setiap perhitungan akan selalu menghasilkan ketaksebandingan dalam perhitungan atau menuntut sebuah perhitungan ulang. Sebagai contoh, golongan pekerja biasa, walau sebagai bagian dari keseluruhan, tapi kebebasan dan fasilitas kehidupan yang mereka nikmati tak sebanding dengan yang kaya. Mereka boleh disebut sebagai bagian yang tak terbagian. Keberadaan mereka dimungkinkan oleh yang berada. Yang dipersoalkan bukan karena perbedaan kuasa atau properti antar golongan, tapi ruang kebebasan yang bisa dinikmati secara setara antar warga. Dengan demikian, perhitungan yang diperlukan bukan sebuah perhitungan aritmatika, tapi sebuah perhitungan geometris.

Politik tak hadir karena ia punya sebuah objek pencapaian. Ia tak punya properti baku. Ia tak punya sebuah nama, bukan laskar perlawanan terhadap yang salah. Ia hadir sebagai yang politis pada setiap interseksi perhitungan antara yang terlihat (perceptible) dan tak kelihatan (imperceptible). Yang tak kelihatan selalu terbesit dalam sebuah ruang di antara. Maka yang politis timbul dalam setiap aktifisasis persilangan tak setara. Kesetaraan dengan demikian bukanlah sebuah status konsistensi yang bisa dirujuk sebagai sebuah tujuan ultimate dari politik. Merujuk kesetaraan sebagai sebuah konsensus atau menjadikannya sebuah objektif terdefinisi mengembalikan kita pada pelipatan ganda institusi dan arké. Karena kesetaraan bukan sebuah politik lokal, namun ia adalah sebuah pengaktifan yang politis dalam setiap persilangan kemajemukan. Kehadiran yang politis dari sebuah ruang antara menuntut sebuah perhitungan ulang dilakukan, tidak dengan merujuk kembali pada institusi-institusi bersirkulasi namun pada yang tak terlihat, dus tak terhitung, sehingga sebuah etika baru terbangun dan mengambil kembali setara dari ketidaksetaraan dari para pengelola pemerintahan dan sirkulasi hukum. Setiap pergeseran menuntut sebuah perhitungan baru, dan sebuah etika baru. Dengan demikian yang adil tak mengandalkan apa-apa yang terlegitimasi oleh sebuah pemerintahan manjerial, namun pada sebuah pemerintahan tak terlihat yang resmi. Ia adalah ruang gerak yang menyetarakan dalam tiap perhitungan.

Yang politis telah hadir di kejadian paling mutakhir di Mesir. Pemerintahan Morsi yang terpilih secara resmi lewat sebuah proses pemilihan umum diakui oleh semua pihak di negaranya dilengser setahun kemudian oleh rakyat itu sendiri. Kejadian ini menghebohkan dunia. Fokus perdebatan terpusat pada: apakah pelengseran Morsi sebuah kudeta. Opini, bila disorot dari sebuah dikotomi antar yang berdasar (mengikuti yang terinstitusi) dan kontranya (seberang dari lipatan yang sama) terjerat dalam sebuah perselisihan yang tak politis. Sebuah persilangan yang tak paradigmatis karena baik yang mengecam apa yang terjadi di Mesir sebagai sebuah kudeta atau mereka yang memihak pada kekuasaan massa luput dari perhatian pada yang selalu imanen di antara kedua sisi, yakni yang politis, ruang parataksis konstruksi. Yang politis tak berada di pihak manejerial pemerintahan, atau kisaran hukum, tapi di sebuah ruang antara institusi dan rakyat yang mengkonstitusikan sebuah negara resmi. Resmi dalam pengertian di sini yang senantiasa menjadi orientasi semua bagian dari sebuah keseluruhan, bernama bangsa.

Kesetaraan bukanlah sebuah tujuan, karena ia tidak konstan, bukan juga sebuah nama untuk beroposisi, namun adalah yang senantiasa terbesit dalam sebuah emansipasi kehidupan yang menuntut perhitungan ulang. Perhitungan ini menuntut kita untuk menggali lebih tajam yang tak terlihat dari tiap persilangan perbedaan, mencari sebuah etika perhitungan yang selalu mengembalikan sebuah kesetaraan. Seruan Sartre, engage, libatkan diri, tak lagi sebuah seruan aksi melawan, yang tak berkuasa melawan kuasa, tapi sebuah seruan yang mengajak kita untuk bisa memetakan persoalan secara lebih cermat, bukan lagi sebuah aksi bergerak, namun sebuah pemetaan topologi yang mampu memisahkan mana yang terinstitusi, terlihat, dan mana yang tak terlihat, dus tak terhitung, pertimpangan hakiki setiap interseksi kemajemukan, sehingga kita tak hanyut dalam sebuah sirkulasi ekspresi yang menenggelamkan semua dalam sebuah samudera ketakberdayaan yang tanpa dasar.

Bila dahulu Chomsky berseru, Tak Ada Negara Yang Baik, maka di masa ini kita memodifikasinya menjadi: Setiap Negara Manajerial Perlu Dibayangi oleh Sebuah Negara Resmi Yang Tak Terlihat. Karena sebuah perlawanan yang membawakan pembaharuan bukanlah sebuah perlawanan antar kuasa, representasi diri atau kontradiksi diri, namun sebuah gerakan paradigma, sebuah pengitaran tanpa oposisi yang memungkinkan sebuah ceruk terkuak dari pengulangan berbeda. Reformasi yang berjalan sekarang terkesan pelipatan ganda dari yang lama: walau sebuah nama telah berubah namun praxisnya bergerak dalam kisaran lama. Reformasi berkonotasi membentuk kembali dari formasi lama. Bukan sebuah pencuatan revolusioner dari sirkulasi partikuler. Bila Walter Benjamin menggambarkan sejarah seperti Angelus Novus, malaikat dalam lukisan Klee, dengan sayap terbentang, punggung membelakangi masa depan, tak berdaya mengepakkan sayapnya karena dorongan badai yang deras dari sejarah, maka kita menilik sejarah dari sebuah posisi berbeda: di tengah pusaran badai, tak terusik oleh hirukpikuk di sekitar, menyari mata jarum ketimpangan sejarah, supaya yang politis, yang senantiasa imanen dalam persilangan, terkuak dan membawa kita ke sebuah ambang terlepas dari sebuah pelipatan ganda tanpa henti.

Bahasa dengan kemampuannya untuk berorientasi secara paradigmatis pada yang hakiki (iki), semestinya membuka banyak kemungkinan untuk mengitari sebuah pembuhulan tanpa oposisi. Logos diurai oleh berbagai pemikir dengan definisi berbeda, antara lain: sebuah ranah, sebuah permohonan, sebuah opini, sebuah kata, sebuah ekspektasi, diskursus, akal, etc. Dari penjelasan yang tersedia, terkesan Logos terpartisi oleh dua kelompok pemaknaan: sebagai kata, ranah, opini dan ekspektasi, diskursus, akal: di satu sisi, kata, ranah, opini, sebagai tanda makna, internal, di sisi lain, ekspektasi, diskursus, akal, eksternal, sebagai lencana penghubung. Sebuah contoh bahwa dalam tubuh bahasa terdapat sebuah dikotomi yang selalu mengacu pada sebuah parataksis sehingga ia tak terpatri di tempat. Maka setiap subtraksi, gerakan, menampilkan sebuah lokus, dan setiap seruan menyeruak sebuah topologi. Bahasa memiliki: ruang bersebelahan (adjacent) yang memungkinkannya sebuah multiplisitas dari sebuah pernyataan terhadir di luar sebuah sistem peraturan atau struktur, ruang korelasi di mana relasi antar subjek, objek dan konsep ditelisik dari pertautan sudut internal dan eksternalnya, seperti asdfgh sendirinya bukan sebuah kalimat namun ia merujuk pada sebuah objek diskursif yang terdapat di dunia mesin ketik pada umumnya dan ruang komplementari di mana sebuah pernyataan, seperti seorang dokter, dirujuk dari sudut eksternalnya. Seorang doktor, sebagai contoh, berbicara atas nama profesinya, sebagai subjek, sekaligus berlatar di institusi yang mengkonstitusinnya sebagai objek. Fungsi-fungsi ini terbesit secara intrinsik dalam kemampuan bahasa, terlepas dari material dan aturannya.

Namun, Logos lebih sering dilihat dari sisi kemampuan material presentasinya, seperti presisi, keindahan rangkaian, dan eksplisitasnya dalam sebuah padanan kata dan frase dan kalimat, sehingga bahasapun menjadi ekspresi-ekspresi harafiah tak membuka topologi baru.
Logos, oleh para pemikir pascamoderen, telah dijadikan tubuh persembahan bagi vitalitas kehidupan, sebuah objek pelecehan permainan metabahasa tak berarti, yang sekarang terbukti menjadikan bahasa dan tubuh dan keterbatasan-keterbatasannya sebuah perayaan kemanusiaan. Padahal tanpa penguraian di atas pun, kita paham bahwa walau kita punya tangan kiri dan kanan, kaki kiri dan kanan, tak berarti orientasi kita terbatas oleh sebuah haluan tubuh, ataupun gerakan fisik tubuh itu sendiri. Tanpa bergerakpun kita bisa menjurus ke kiri atau ke kanan, lewat sebuah ekstensi tubuh seperti sebuah tombol elektronika atau lewat penglihatan. Tubuh kita pun dengan demikian tak lagi bisa dibatasi oleh gravitasi, karena kita sekarang bisa bermigrasi dari dunia ke dunia. Kuncinya, mencari penghubung-penghubung yang menghubungkan kita dari dunia ke dunia, agar kita tak lagi tertelan dalam pelipatan ganda, oleh lipatan bahasa ataupun lingkaran kuasa, yang tak produktif.

Januari 23, 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>