Category Archives: Philosophy

Music for the Dysmelodiac

Dysmelodia is a term used to describe the lack of relative pitch: it is a symptom of tone deafness. Those who suffer from dysmelodia can be genetically influenced or caused by damage in the brain. I am convinced that I am neither of these cases. I come from a family that is preternaturally musical. My fourth and youngest uncle was the neighborhood flutist. On clear moonlit nights, he would go up to the rooftop in the three-story house in Tebing Tinggi and sat on the ledge and played his flute. His beautiful and sensitively rendered Chinese compositions were the welcome lullabies in the neighborhood. My father played the Erhu, the Chinese two-stringed instrument, well enough to be invited to play in a traditional Chinese quartet. From Erhu, he then learned and mastered the clarinet. Its slim and finely tuned shape snugly wrapped in the silky impression inside the case fascinated me tremendously. The clarinet bespoke for me the fluidity of music so eloquently inscribed in form.

My children, all three of them, invariably display their ability to play a musical instrument: all three of them play the piano, the second son also plays the classical guitar exquisitely and the youngest, still finding her way, enjoys playing the violin. I wouldn’t vouch for the possibility of a musical genius in the family, but from what I’ve gathered so far, I wouldn’t be embarrassed to say that there is a musical lineage in this family.

I love all kinds of music, from the sappiest melodies to the classical, but just for the record I must admit that I am musically handicapped. I should perhaps consider myself lucky to be equipped with a taste for music. I can easily spot a great piece of composition or a melody, and yet those who go to karaoke lounges with me will tell you I’m a hopeless case when it comes to the pitch. I can definitely carry a tune, but boy how I ram through the pitches like a reckless driver in an orderly-proceeding traffic. I understand that this is paradoxical: how can a person who claims to be able to spot a good musical composition miss the pitches all the time?

I once learned to play the guitar when I was in my adolescence. I found squeezing my fingers against the strings to get the perfect Ds and Gs too excruciatingly painful, and also rather entrapping for a creative mind. You are allowed to laugh out loud on this, as I would right now. I had the misleading concept at that age that one could just strum the guitar and figure out a way to make a harmonious or dissonant musical piece. Had I been tutored by a musician of that mindset, I suspect I would have successfully gone on to master the instrument. I couldn’t connect then the thought that one has to learn the alphabets before one can compose sentences with the necessity of getting those chords right.

As consequence of this lack of education in music, as with my adolescent disregard for the mathematics and the sciences, I find myself continuously piqued with curiosity by music. I read avidly anything to do with music: development of musical compositions from monophonic to polyphonic, from the classical to the atonal to the intermittent silences of John Cage’s chance music. The only thing that comes out of this persistent pursuit is that I can safely say today I can carry an erudite conversation with a composer. I could even venture into a discourse about the inevitable reduction of compositions to the music of the spheres: as modern composers plod further away from atonal music, they will likely end up trying to reach the music of the universe. Thus, it is impossible to apply a singular theory whatsoever on a composer’s work: the umbilical cord has been irretrievably severed from any known musical structure. From Slonimsky’s Lexicon of Musical Invective, I therefore learned to appreciate not the musical lineage but its disparate singularities.

I would however err to the point of self-delusion if I were to admit that I could capture the essence of music. I can only present a hypothetical surmise that my connection to music is through language. The closest that language can get to music are through its assimilation of meter and aspiration to inscribe the fleeting immanence onto a composed line. Both poetry and music seem to move in the same direction. A poet attempts to use her language to soar toward the ineffable. When the ineffable has been rendered into a poem, it reverts back to the tribe of language: thus the ineffable again eludes capture. In almost the same movement, a composer utilizes a musical notation to capture what cannot be described into a musical entity.

The difference, however, is in the medium. Language is naturally incomparable to music because music is more spherical than language. A single Do or Re instantly evokes the ineffable in solid sounds, whereas language requires a whole syntax or even syntaxes in order to do the job. Therefore, those who attempt to get at music through language will invariably be faced with despair. Language lacks the spontaneity of sound; language is decipherable whereas music is instantaneous and ungraspable. Painters, through the medium of its colors, are more equipped to do this job than a poet. We must concede superiority to painters and musicians when it comes to spontaneity of their medium.

Having made this distinction clear to myself, I am now tickled pink with the grand idea of playing the double bass. The elegance of its shape, like an opulently elegant lady, enfolded in my bosom, I will grind away with Yo-yo Ma on the CD player in the background. There’s the advantage of a late bloomer: you pick up where others have given up.

This article was published by Now Jakarta, March 2009.

Ritus dan Waktu

Ritus adalah sebuah pengitaran di dalam reruntuhan berlingkarnya Borges. Ia seperti sang penyihir di dalam reruntuhan berlingkar itu yang bermimpi membangkitkan seorang pemuda ideal dari mimpinya. Setelah mewujudkan seorang pemuda perkasa dari mimpi itu, sang penyihir mengirimnya ke sebuah reruntuhan berlingkar di belahan selatan. Pada kentongan tengah malam, sang penyihir terjaga dari mimpi dan sadar bahwa walaupun ia bisa melahirkan seseorang dari mimpi, ia sebenarnya tidak luput dari impian orang lain.

Sejak zaman Homer, ritus pengorbanan sakral, dari penyembahan seorang putri tercinta hingga hewan-hewan, diberlakukan untuk meredakan amarah atau sebagai persembahan untuk sebuah doa. Agammenon menyembahkan putrinya kepada Poseidon agar flotila perangnya melintas samudera dengan aman untuk menggempur Troya. Ritus pengabenan di Bali ataupun Rambu Solo di Toraja menyembahkan berekor-ekor babi dan kerbau untuk memuluskan penyeberangan ruh. Arca, kuil, altar dan piramida dibangun untuk memeringati mereka yang telah berpulang ataupun menambatkan yang tak tergapai ke dalam sebuah kehidupan keseharian manusia.

Ritus dengan demikian adalah sebuah repetisi dalam sebuah reruntuhan berlingkar. Ia adalah sebuah simulacrum dalam sebuah roda waktu. Adakah ia sebuah upaya manusia untuk mempertahankan sebuah ingatan dari gerusan waktu? Ataukah ia sebuah representasi dibangun untuk menopang kegalauan manusia? Apa pun tujuannya, tampaknya sejak dulu, manusia menolak melihat waktu sebagai sebuah imensitas cair yang tidak merunut secara linear. Manusia, menurut Michel Serres, masih terobsesi dengan kontinuitas dan diskontinuitas waktu dalam satu peninjauan paralel. Padahal waktu bergerak tidak seperti yang kita bayangkan menurut penanda waktu. Ia bisa ditilik dari sebuah pra-posisi (pre-posisi), di antara-antara (inter-face), dari samping (valence), melalui sebuah kuala (confluence) atau fluks (fluxes). Metode perlipatan (folding) seperti ini memungkinkan kita untuk menyandingkan yang lampau bersama dengan yang kini dan memproyeksikan masa depan dari masa lalu dari sebuah superposisi.

Bila waktu bisa begitu luwes, kenapa manusia masih juga merasa perlu sebuah ritus? Ritus bertahan mungkin karena manusia pada umumnya takut melepaskan diri dari tonggak-tonggak waktu. Waktu, seperti bumi pijakan, menuntut sebuah inskripsi, sebuah guratan jejak secara konkret. Di sinilah menurut Michel Serres kesulitan manusia mempertemukan ilmu pengetahuan dengan humanitas. Setiap pintu yang dibuka oleh ilmu pengetahuan belum tentu akan dilalui oleh ilmu kemanusiaan. Dua sudut pandang kehidupan ini sepertinya terhadang oleh sebuah pintu dengan dua perangkat kunci yang berbeda. Ini terjadi karena manusia senantiasa ingin memartisikan waktu dan ruang sedangkan sebuah orientasi pikiran tidak terkurung oleh ruang, terbatasi oleh waktu. Seandainya ilmu pengetahuan tidak memberikan sebuah terobosan secara matematis, maka mitos ataupun puisi bisa dipergunakan untuk menerobos sebuah kebuntuan. Sebuah aparatus kehidupan dengan demikian tidak mesti terpatri pada sebuah displin tertentu yang menyempitkan eksplorasi. Kebuntuan tidak mesti diurai secara tuntas dari kebuhulannya. Yang dikejar dalam setiap penelusuran adalah sebuah jalan keluar yang bercabang terus, seperti mencari bilangan intervallic, Ni, dalam sebuah pencabangan fraktal. Celah-celah akan terkuak dan pergerakan menjadi sebuah kemestian, bukan kemungkinan.

Pendekatan ini mensubyeksikan tubuh dari ‘titik ke titik’ sebuah paparan topologi: tubuh tanpa kepala ini dengan demikian adalah sebuah subyek, sebuah penanda. Pergerakan, atau menurut Badiou, pengambilan langkah demi langkah ini, menjadi lebih penting daripada sebuah metode penyatu yang universal.Untuk konstruk yang membutuhkan pergerakan terus-menerus seperti ini, kita perlu sebuah aparatus mimetics, dalam pengertian Lacan, bukan sebagai replikator, tetapi sebagai sebuah regulator paradigma bergeser. Regulator mimetics ini memungkinkan sebuah penyesuaian terus menerus sehingga kita tidak pernah terhenti pada sebuah kebuntuan.

Sebuah clinamen (celah) terkuak dari setiap kebuhulan. Jalan keluar dari reruntuhan berlingkar tidak mesti ditilik dari depan, mengejar terus sesuatu yang inovatif, tetapi ia bisa diolah dari apa yang terbenam, tertinggal di belakang. Apa yang terkubur, tak terpakaikan tidak lantas berarti ia telah usang atau kadarluasa. Bisa saja ia telah hadir mendahului masanya.

Di dunia seperti ini, moralitas tidak lagi subjektif tapi terobjektifikasikan pada topologi. Yang individu dan pribadi menjadi tidak penting, tetapi sebuah kebersamaan terkonsolidasi dalam sebuah dunia obyektif yang menjadi beban tanggung jawab kita bersama: ia menjadi sebuah kemestian, bukan lagi sebuah kemungkinan. Namun, lingkaran reruntuhan berhenti saat sang penyihir sadar bahwa dirinya adalah impian orang lain jua. Kesadaran ini membebaskannya dari mimpi berulang dalam reruntuhan itu. Kesadaran ini merupakan sebuah langkah awal sebuah orientasi baru. Kesadaran ini sekaligus melepaskan sang penyihir dari kutukan ritus dan waktu. Karena sebuah ceruk telah terbuka. Sebuah eksplorasi baru melambaikan tangannya.

Diterbitkan di Jurnal Bhinneka, 2011.

Aku Suka, Dia Tidak: Sebuah Titik Berangkat Apresiasi Film

Empat sutradara duduk di satu sudut kafe tak jauh dari sebuah bioskop. Mereka baru selesai menonton film Darren Aronofsky, Black Swan. Di saat mereka mulai menjelaskan kenapa mereka suka/tidak suka film itu, kita menguping percakapan mereka.

Sutradara 1: Beda sekali besutan Aronofsky ini. Jauh berbeda dengan karya-karya sebelumnya. Realis dan kelam. Di film-film sebelumnya selalu ada secercah harapan, sebuah tujuan akhir yang seakan digapai oleh karakter-karakternya, seperti di The Fountain dan Requiem for A Dream.

Sutradara 2: Dari karya-karyanya justru The Wrestler yang berbeda. Mungkin satu-satunya film Aronofsky yang tanpa tedeng-aling. Tanpa ada yang muluk-muluk tentang harapan dsb. Black Swan, saya kira masih masuk dalam kelompok film sebelumnya seperti Pi, Requiem for A Dream dan The Fountain. Tapi aku suka sekali film ini. Aronofsky, menurut aku, berhasil menangkap mood sebuah dunia yang tercerabut itu.

Sutradara 3: Sama sekali tak suka film ini. Di genre drama suspense seperti ini, saya kira Aronofsky tidak berhasil membuat sebuah terobosan yang dahsyat. Apa hebatnya kalau dibanding dengan Psycho atau besutan Roman Polanski… film apa itu…Rosemary’s Baby. Atau lebih spesifik soal split-personality, dibanding dengan film Sybil. Kalau mau bicara ending yang bikin histeris, The Crying Game baru dahysat. Film ini endingnya ya biasalah. Hollywood. Yang jahat menang. Tapi yang baik tidak juga kalah karena mengalah.

Sutradara 4: Saya kira, kita bisa menyukai sebuah film tanpa harus menjustifikasinya secara keseluruhan. Terlebih kalau kita berbicara tentang film genre. Pasti ada sesuatu yang bisa kita petik dari sebuah film. Baik yang menyenangkan ataupun yang membuat kita kesal. Jadi tergantung apa yang ingin kita ambil dari film itu.

Empat sutradara. Masing-masing telah memberikan alasan masing-masing tentang sebuah film yang mereka baru tonton. Apakah komentar Sutradara 4 menjadi sebuah acuan bagi kita untuk mengapresiasi sebuah film? Kalau demikian, Sutradara 4 tidak beda dengan Sutrada 1 dan 2. Karena baik Sutradara 1 dan 2, masing-masing mengambil sesuatu dari besutan Aronofski untuk menjadi pijakan kesukaan mereka, yakni teknik pengarahan atau aspek-aspek tertentu dari karyanya. Sutradara 3 agak berbeda, ia membandingkan Black Swan dengan film-film lain untuk mendapat sebuah tolok ukur tafsiran. Sutradara 3 boleh kita sebut sebagai seorang penafsir yang lebih objektif. Karena ia menarik diri dari pengaruh karya Aronofski dan dari sebuah posisi berjarak menilai karyanya. Bila kita menolak metode Sutradara 1, 2 dan 4 sebagai sebuah pendekatan relatifis, bisakah kita pergunakan metode Sutradara 3 sebagai sebuah strategi untuk mengapresiasi sebuah film? Saya kira, pasti banyak yang beranggapan bahwa tentu saja bisa, terutama kalau kita berbicara tentang sebuah film bergenre. Namun tulisan kecil ini akan mencoba menjelaskan kenapa metode ini mustahil bisa dipergunakan dalam sebuah apresiasi yang sejati untuk sebuah karya film. Bila kita tidak bisa mengapresiasi sebuah film dari keping-kepingnya (karena cara demikian seperti yang disebut oleh Alain Badiou sebagai sebuah penilaian diacritic, terjerat dalam kerangka karya itu sendiri) dan juga tidak bisa mengkonstitusikan sebuah tafsiran lewat studi banding di kategorinya ataupun dengan memilah-milah setiap aspek film, kemanakah kita harus membidik untuk mendapatkan sebuah supraposisi?

Film disebut Alain Badiou sebagai sebuah seni yang tidak murni. Film baginya terkonstitusi lewat subtraksi dari berbagai seni lainnya: musik, bahasa dan imaji. Oleh karena itu, gerakan dalam sebuah film berfungsi untuk membersihkan impuritas dalam dirinya, yakni lewat penyuntingan, pengambilan gambar berulang dan pemaduan suara. Pembersihan ini, atau subtraksi ini, membuka ruang bagi sebuah Ide untuk melintasinya. Keberhasilan sebuah film bagi Badiou adalah ketika pembersihan itu berhasil menguak sebuah Ide yang begitu memikat sehingga sebagai penonton kita hanyut dalam sebuah alam nostalgia. Oleh karena itu, Badiou menyebut film sebagai sebuah medium yang selalu sudah berlalu. Nostalgia itu tidak berada dalam tubuh film, tidak juga dalam setiap frame, tapi dari sebuah subtraksi gerakan palsu, yang mengantar kita ke sebuah tempat jauh dari tempat menonton.

Impuritas yang ditafsir oleh Badiou dipertegas oleh Jacques Ranciere sebagai sebuah kebuntuan antara yang terlihat dan yang terkatakan. Baik yang terlihat maupun yang terkatakan bagi Ranciere masing-masing punya keterbatasan. Sebuah imaji yang kuat bisa begitu mendominasi sehingga ia membungkam semua kata yang mencoba mengungkapnya. Sebaliknya narasi terkait satu dengan lain membelenggunya dalam sebuah logika spatio-temporal yang tidak memungkinnya bebas bersentuhan dengan kesejatian yang terlihat.

Setiap kali seorang aktor mengucapkan sesuatu, kata-katanya tidak serta merta menyatu dengan apa yang ada di ruang terlihat, tetapi selalu mengejar pemaparan yang terlihat. Walau demikian, Ranciere menyatakan bahwa film paling dekat dengan sebuah novel. Kenapa ia mengatakan ini? Dari sudut yang agak berbeda, namun intinya hampir sama seperti Badiou dan teori subtraksinya, Ranciere memositkan bahwa makna dalam sebuah film terkuak justru lewat sebuah operasi imanen dalam kebuntuan-kebuntuan ini. Bila sebuah novel lewat bahasa bisa mengungkapkan apa yang tak terlihat menjadi terlihat, maka film menguak sebuah makna lewat sebuah titik kebuntuan dalam ketakterkatakan dari yang terlihat dan yang terkatakan. Intinya, dengan membidik sebuah kamera pada sebuah objek dan lewat sebuah operasi imanen beranjak dari situasi itu memaksakan sebuah makna terkuak dari kebisuan. Atau lewat sebuah dialog yang terucap menghadirkan alteritas dari yang terlihat.

Lewat paparan di atas, kita bisa lantas menyimpulkan bahwa sebuah film terkonstitusi bukan lewat sebuah struktur narasi ataupun kolase visual, tapi lewat sebuah operasi yang beranjak dari sebuah kebuntuan antara bahasa dan imaji. Atau istilah Badiou, lewat sebuah gerakan palsu, sebuah subtraksi. Di lokus kebuntuan inilah sebuah posibilitas tercipta. Walaupun setiap karya film dalam bentuk jadinya bisa dikategorikan atau berelasi dengan karya-karya lain dalam sebuah keluarga arche, ia tidak bisa ‘dipisahkan’ dari dirinya sendiri. Ia hanya ‘terpisahkan’ dari dirinya lewat subtraksi penonton yang bisa menguakkan operasi-operasi imanen di dalamnya. Oleh karena itu, sebuah film lebih tepat disebut sebagai sebuah perbedaan beresonasi daripada sebuah keutuhan per unit.

Keterkaitannya dengan film-film lain hanya sebatas referensi, sama sekali tak berhubungan dengan konstruk dirinya. Dirinya seperti sebuah pernyataan verbal dalam formasi diskursif Michel Foucault. ‘Ia sendirinya bukan sebuah unit, tapi sebuah fungsi yang melintasi domain berbagai struktur dan unitas-unitas yang mungkin, dan yang menguakkan mereka, dengan muatan konkret, dalam waktu dan ruang.’

Badiou menyebut bahwa ada tiga metode menilai sebuah film. Satu, menilai film secara suka dan tidak suka, seperti menafsir cuaca. Ini dianggapnya sebuah penilaian tidak jelas (indistinct judgement). Dua, lewat metode penilaian diacritic (penilaian kritis memilah setiap aspek film dari narasi, penokohan hingga musik) Tiga, penilaian aksiomatis. Yang pertama baginya sebuah penilaian relatifis, karena tidak melekatkan sang pencipta pada lencananya (emblem). Sedangkan penilaian diacritic tidak membawa sebuah nilai berarti karena berkisar dalam jeratan sirkular film (teknik, tema narasi, penokohan dll), bukan kesejatiannya. Pilihan ketiga, sebagai penawarannya, adalah sebuah komiten yang tidak peduli pada penilaian tapi lebih pada efek-efek dari dampak pikiran sebuah film. Baginya formalitas film itu sendiri hanya direferensi bila ia mengupas modus Ide yang melintas dalam film sampai ke sentuhannya dan asalinya dalam impuritas. “Konsekwensinya”, aku Badiou, “adalah kemungkinan untuk memikirkan puisi-pikiran yang melintas sebuah Ide – bukan sebagai sebuah pencacahan namun sebuah pemahaman melalui kehilangan.” Dengan demikian sebuah film, menurutnya, bisa diselamatkan dari ‘kelupaan dalam kepuasan”.

Percakapan keempat sutradara di atas adalah sebuah titik berangkat menuju sebuah apresiasi film. Dari rongga kesenjangan percakapan mereka, setiap subtraksi menampilkan sebuah lokus dan setiap seruan sebuah topologi. Ketidakserupaan (dissemblance) dan kesenjangan (discrepancy) selalu terbesit dalam sebuah pergelutan seni. Mereka disebut oleh Lacan sebagai ‘penanda-penanda ganjil’ dalam tubuh jouissance. Keberadaan jejak-jejak ini memungkinkan sebuah perhitungan satu per satu bisa dilakukan kembali di persimpangan kebuntuan yang tak terhingga.

Tulisan ini dimuat di majalah film Moviegoers edisi April 2011

Memelihara Republik, Mengaktifkan Akal Sehat

Rocky Gerung


Indonesia hari-hari ini…

Ada konvoi pemuda beringas berkeliling kota menebar moral. Ada anak muda memetik dawai mengelilingi dunia mengukir prestasi.

Ada fatwa penyair tua sepanjang hari membenci tubuh. Ada pelajar menggondol medali biologi di pentas dunia berkali-kali.

Ada lumpur pebisnis dibersihkan negara dengan pajak rakyat. Ada perempuan desa menembus bukit menyalurkan air bersih dengan tangannya sendiri.

Ada koruptor diusung partai jadi pahlawan. Ada relawan bergegas ke medan bencana tanpa menyewa wartawan.

Kita seperti hidup dalam dua Republik: Republic of Fear dan Republic of Hope. Akal sehat kita tentu menghendaki perwujudan Republic of Hope itu, secara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tetapi nampaknya, penguasa politik lebih memilih memelihara Republic of Fear, karena di situlah statistik Pemilu dipertaruhkan. Kemajemukan hanya diucapkan di dalam pidato, selebihnya adalah tukar-tambah kepentingan yang diatur para broker. Hak Asasi Manusia dipromosikan ke mancanegara, tetapi kejahatan kemanusiaan di dalam negeri, diputihkan untuk modal Pemilu. Toleransi dihimbaukan ke seluruh rakyat, tetapi ketegasan tidak hendak dilaksanakan. Mengapung diatas bara sosial itu, sambil membayangkan siasat politik suksesi, adalah agenda harian elit politik hari-hari ini.

Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan berlangsung bukan atas dasar kalkulasi ideologis, tetapi semata-mata karena oportunisme individual. Di layar nasional, politik elit tampil dalam bentuknya yang paling dangkal: jual-beli di tempat! Tidak ada sedikitpun upaya “sofistikasi” untuk sekedar memperlihatkan sifat “elitis” dari percaloan politik itu. Dengan wajah standar, para koruptor menatap kamera, karena yakin bahwa putusan hakim dapat dibatalkan oleh kekuasaan, bila menolak ditukar saham. Dan sang hakim (juga jaksa dan polisi) memang mengkondisikan sebuah keputusan yang transaksional. Kepentingan bertemu kepentingan, keinginan bersua kebutuhan.

Di layar lokal, politik bahkan sudah diresmikan sebagai urusan “uang tunai”. Seorang calon kepala daerah sudah mengijonkan proyek-proyek APBD kepada para pemodal, bahkan sebelum ia mencalonkan diri dalam Pilkada. Struktur APBD daerah umumnya condong membengkak pada sisi pegeluaran rutin pejabat dan birokrasi ketimbang pada sisi pengeluaran pembangunan untuk kesejahteraan rakyat. Maka sangat mudah memahami bahwa “human development index” kita tetap rendah karena biaya renovasi kamar mandi bupati lebih didahulukan ketimbang membangun puskesmas. Bahkan antisipasi terhadap kemungkinan sang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi, juga sudah dipikirkan. Maka berbondong-bondonglah para kepala daerah bermasalah itu hijrah dari partai asalnya, masuk ke partai penguasa. Tentu itu bukan transfer politik gratisan. Tadah-menadah politik sudah menjadi subkultur politik nasional. Sekali lagi: kepentingan bertemu kepentingan, kemauan bersua kebutuhan.

Dalam perjanjian konstitusional negara dengan warganegara, keadilan dan keamanan dijadikan agunan untuk menetapkan kewajiban timbal balik. Karena itu, bila saudara membayar pajak, maka saudara berhak memperoleh sistem politik yang memungkinkan keadilan itu diwujudkan. Bila saya patuh pada hukum, maka saya berhak menerima rasa aman dari negara. Tetapi urusan inilah yang kini amat jauh dari harapan publik. Para perusak hukum justeru dilindungi negara. Para pengemplang pajak, justeru dirangkul negara. Dan dalam urusan sistem politik, kita berhadapan dengan persekongkolan politik kartel yang memonopoli distribusi sumber daya politik dan ekonomi. Bahkan oligarki kekuasaan yang sesungguhnya, hanya melibatkan dua-tiga tokoh kunci yang saling menyogok, saling tergantung, dan saling mengintai. Politik menjadi kegiatan personal dari segelintir elit yang terjebak dalam skenario yang saling mengunci, karena masing-masing terlibat dalam persekutuan pasar gelap kekuasaan pada waktu Pemilu.

Ketergantungan politik pada uang-lah yang menerangkan persekongkolan itu. Pertaruhan ini tidak ada hubungannya dengan politik ideologi, karena relasi personal telah menyelesaikan persaingan ideologi. Relasi itu tumbuh karena pelembagaan politik tidak berlangsung. Artinya, sistem kepartaian modern dan sistem parlemen kita tidak tumbuh di dalam kebutuhan untuk membudayakan demokrasi, tetapi lebih karena kepentingan elitis individual. Pemahaman tentang dalil-dalil bernegara tidak diajarkan di dalam partai politik. Etika publik bukan merupakan prinsip politik parlemen. Bahwa seolah-olah ada kesibukan mengurus rakyat, itu hanya tampil dalam upaya mempertahankan kursi politik individual, dan bukan karena kesadaran untuk memberi pendidikan politik pada rakyat. Parlemen adalah kebun bunga rakyat, tetapi rakyat lebih melihatnya sebagai sarang ular. Tanpa gagasan, minim pengetahuan, parlemen terus menjadi sasaran olok-olok publik. Tetapi tanpa peduli, minim etika, parlemen terus menjalankan dua pekerjaan utamanya: korupsi dan arogansi.

Defisit akal di parlemen adalah sebab dari defisit etika. Arogansi kepejabatan digunakan untuk menutupi defisit akal. Maka berlangsunglah fenomena ini: sang politisi yang sebelumnya menjadi pengemis suara rakyat pada waktu Pemilu, kini menyatakan diri sebagai pemilik kedaulatan. Seperti anjing yang menggonggongi tuannya, politisi memutus hubungan historisnya dengan rakyat, dan mulai berpikir menjadi pengemis baru. Kali ini, bukan pada rakyat, tetapi pada kekuasaan eksekutif. Faktor inilah yang menerangkan mengapa oposisi tidak dapat bekerja dalam sistem politik kita. Tukar tambah kepentingan antara eksekutif dan legislatif bahkan berlangsung sampai urusan “titik dan koma” suatu rancangan undang-undang. Transaksi itu sering tidak ada kaitannya dengan soal-soal ideologis, karena memang motif koruptiflah yang bekerja di bawah meja-meja sidang.

Asal-usul politik koruptif ini terkait dengan tidak adanya kurikulum “kewarganegaraan” dalam semua jenjang pendidikan nasional. Sistem pendidikan kita tidak mengorientasikan murid pada kehidupan publik. Konsep “masyarakat” di dalam kurikulum sekolah tidak diajarkan sebagai “tanggung jawab merawat hidup bersama”, tetapi lebih sebagai kumpulan ajaran moral komunal yang pertanggungjawabannya diberikan nanti di akhirat. Konsep “etika publik” tidak diajarkan sebagai keutamaan kehidupan “bermasyarakat”.

Memang, amandemen konstitusi tentang tujuan pendidikan nasional bahkan lebih mengutamakan pendidikan “akhlak” ketimbang “akal”. Konsekwensinya terhadap kehidupan Republik sangatlah berbahaya, karena warganegara tidak dibiasakan sejak dini untuk secara terbuka berargumen. Sangatlah bertentangan misi pendidikan itu dengan imperatif konstitusi kita yang mewajibkan kita “melihat dunia” melalui “kecerdasan” dan “perdamaian”. Sesungguhnya filsafat publik kita semakin merosot menjadi pandangan sempit dan picik, karena pertarungan kecerdasan di parlemen di dalam membela ide masyarakat bebas tidak dapat berlangsung. Pengetahuan dan pemahaman konseptual tentang ide Republik lebih banyak diucapkan dalam retorika “nasionalisme”, dan karena itu kedudukan primer konsep “warganegara” tidak cukup dipahami.

“Kewarganegaraan” adalah ide tentang tanggung jawab warganegara lintas politik, lintas komunal. Realisasinya memerlukan pemahaman fundamental tentang etika parlementarian, yaitu bahwa “kedaulatan rakyat” tidak pernah diberikan pada “wakil rakyat”. Yang diberikan hanyalah kepentingan rakyat tentang satu isu yang secara spesifik didelegasikan pada “si wakil”, dan karena itu dapat ditarik kembali setiap lima tahun. Juga dalam tema ini kita pahami bahwa “kedaulatan rakyat” tidak sama dengan “mayoritarianisme”. Kedaulatan rakyat justeru difungsikan untuk mencegah demokrasi menjadi permainan politik golongan mayoritas. Itulah sebabnya kedaulatan rakyat tidak boleh dikuantifikasi dalam statistik atau dalam hasil Pemilu.

Defisit politik warganegara juga adalah akibat dari surplus politik feodal. Hari-hari ini hegemoni kultur politik feodal itu masuk dalam politik publik melalui langgam perpolitikan istana, ketika “kesantunan” menyisihkan “kritisisme”. Dan kultur itu terpancar penuh dari bahasa tubuh Presiden. Prinsip yang berlaku adalah: kritik politik tidak boleh membuat kuping Presiden menjadi merah.

Feodalisme adalah sistem kekuasaan. Kita tentu tidak menemukannya lagi dalam masyarakat modern. Tetapi seorang penguasa dapat terus mengimajinasikan dirinya sebagai “raja”, “tuan”, “pembesar” dan sejenisnya, dan dengan kekuasaan itu ia menyelenggarakan pemerintahan. Kita justeru merasakan itu dalam kepemimpinan politik hari-hari ini, dalam diskursus bahasa tubuh, dalam idiom-idiom tatakrama, dalam simbol-simbol mistik, bahkan dalam politik angka keramat.

Di dalam kultur feodalistik, percakapan politik tidak mungkin berlangsung demokratis. Bukan saja karena ada hirarki kebenaran di dalam diskursus, tetapi bahkan diskursus itu sendiri harus menyesuaikan diri dengan “aturan politik feodal”, aturan yang tak terlihat namun berkekuasaan. Sangatlah aneh bila kita berupaya menyelenggarakan sebuah birokrasi yang rasional dan impersonal, tetapi mental politik yang mengalir dalam instalasi birokrasi kita masih mental feodal.

Konsolidasi demokrasi memang sudah tertinggal oleh akumulasi kekuasaan. Enersi yang pernah kita himpun untuk menghentikan otoritarianisme, tidak lagi cukup untuk menggerakkan perubahan. Sebagian disebabkan oleh sifat politik reformasi yang amat “toleran”, sehingga memungkinkan seorang jenderal pelanggar HAM duduk berdebat semeja dengan seorang aktivis HAM, mengevaluasi kondisi demokrasi. Juga tidak aneh menyaksikan seorang tokoh terpidana korupsi menjadi narasumber sebuah talkshow yang membahas arah pembangunan nasional. Transisi yang amat toleran itu telah meloloskan juga obsesi-obsesi politik komunalistik yang hendak mengatur ruang politik publik dengan hukum-hukum teokrasi. Di dalam keserbabolehan itulah kekuasaan politik hari-hari ini menarik keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi berdiri di atas politik uang dan politik ayat, kekuasaan itu kini tampak mulai kehilangan keseimbangan. Antara tergelicir ke dalam lumpur, atau tersesat di gurun pasir, kekuasaan itu tampak kelelahan untuk bertahan.


Tetapi Republik harus tetap berdiri…

Republik adalah ide minimal untuk menyelenggarakan keadilan, kesetaraan dan kemajemukan. Normativitas ini menuntut pekerjaan politik, pada dua lapis. Pertama, suatu imajinasi intelektual untuk merawat konsep “publik” pada kondisi sekulernya. Kedua, suatu perlawanan politik terhadap teokratisasi institusi-institusi publik. Artinya, ide republik hanya dapat terselenggara di dalam suatu usaha intelektual yang berkelanjutan, yaitu usaha mempertahankan kondisi perdebatan politik pada dataran duniawi, sosiologis dan historis. Usaha ini bukan dimaksudkan untuk meyakinkan kaum absolutis, melainkan untuk membantu mereka yang ragu-ragu karena kekurangan alat kalkulasi logis. Mereka yang “ragu-ragu” inilah sesungguhnya yang dapat “membiarkan” demokrasi dikuasai dan dikendalikan oleh politik absolutis. Golongan “ragu-ragu” ini bukan saja mengalami kecemasan di dalam membayangkan suatu masyarakat sekuler, tetapi juga tergoda membayangkan suatu “keuntungan moral” di dalam suatu politik teokratis. Gangguan akal sehat semacam inilah yang secara cepat dimanfaatkan oleh politik fundamentalisme untuk menebar hegemoni moral mayoritas.

Menerangkan politik sebagai urusan warganegara, sekaligus berarti mempertahankan argumen masyarakat sekuler. Di dalam Republik, status primer seseorang adalah sebagai warganegara (citizen). Ia tentu memiliki sejumlah status privat: agama, etnis, dll. Tetapi status privat tidak mungkin diajukan untuk mendukung argumentasi publik. Republik hanya berurusan dengan argumentasi publik. Keyakinan agama warganegara misalnya, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat diperalat untuk menjamin isi keyakinan itu. Negara hanya menjamin hak berkeyakinan itu, sebagai hak warganegara. Dan sebagai hak, setiap orang bebas mendeskripsikan preferensi religiusnya, sekaligus bebas untuk tidak menggunakannya. Kandungan moral agama bukan urusan negara. Tetapi bila kandungan itu melahirkan kriminalitas, maka negara menghukum atas dasar hukum publik, dan bukan melarang isi keyakinan itu. Batas itu harus dipegang secara teguh sebagai prinsip pendidikan politik publik. Dan prinsip itu harus diterangkan sejak dini pada murid sekolah, dipastikan dipahami oleh anggota partai politik, dan dijadikan diktum pejabat publik. Dengan cara itu kita tidak perlu lagi mendengar pejabat publik mengucapkan kebodohan karena memaksakan pandangan moral pribadinya terhadap soal publik. Di sini sekaligus perlu kita ingatkan bahwa para menteri adalah pembantu Presiden, dan bukan asisten Tuhan.

Keragu-raguan untuk menerima dan menjalankan konsekwensi politik dari ide Republik, terutama disebabkan oleh kepentingan politisasi kekuasaan terhadap kondisi antropologis bangsa ini. Bagaimanapun, simbol-simbol primordial tidak mungkin punah hanya oleh gerak ekonomi global, modernisasi dan kosmopolitanisme. Politik identitas telah menjadi reaksi logis dari kosmopolitanisme, tetapi pemanfaatan politiknyalah yang menjadi isu utama di negeri ini. Artinya, kondisi atropologis kita yang masih kuat berbasis pada paham-paham komunal, juteru dieksploitasi oleh kekuasaan untuk diperjualbelikan di dalam pasar politik. Maka sangatlah ironis ketika kita mengucapkan demokrasi sebagai pilihan sistem politik, pada saat yang sama kita sudah berencana memenangkan pemilu dengan peralatan-peralatan primordial, terutama agama.

Di dalam Republik, kita menyelenggarakan pluralisme. Artinya, kita bukan sekedar mengakui perbedaan pandangan hidup, tapi kita sendiri juga dapat berobah pandangan hidup. Dalam pluralisme, kita tidak menyebut kebenaran itu “relatif”, melainkan “tentatif”. Karena itu selalu terbuka kesempatan untuk berselisih pendapat, agar kita bisa bercakap-cakap. Kewarganegaraan adalah percakapan diantara mereka yang tidak fanatik. Republik adalah lokasi politik yang menampung semua proposal sekuler. Di sini kita harus pahami ide Republik bukan semata-mata sebagai instalasi politik teknis, tetapi sebagai struktur percakapan etis. Di dalam Republik, “suasana” percakapan publiklah yang lebih utama ketimbang fasilitas-fasilitas politiknya (partai, pengadilan, birokrasi). Di dalam Republik-lah manusia menyelenggarakan dirinya sebagai “zoon politicon”, merundingkan kepentingan bersama, memutuskan keadilan dan mendistribusikan kebutuhan dasar. Proses ini mengandaikan kebebasan dan kesetaraan. Itulah sifat publik dari politik. Dengan kata lain, intervensi nilai-nilai personal ke dalam ruang publik tidak boleh terjadi. Nilai personal, pandangan moral komunal, harus dikonversi ke dalam tata bahasa politik publik bila ingin diajukan sebagai proposal publik. Artinya, keterbukaan dan kesetaraan di dalam Republik hanya mengandalkan diskursus rasio publik. Dan sifat diskursus itu adalah falibilis, bukan absolutis.

Kemajemukan dan “suasana Republik”, sesungguhnya telah kita miliki jauh sebelum Proklamasi diucapkan. Sumpah Pemuda adalah sumber enersi kemajemukan yang sesungguhnya. Pikiran politik di tahun 1928 itu menyadari sepenuhnya kondisi ideologis bangsa ini, kondisi yang potensial bagi konflik horisontal, dan karena itu para pemuda hanya bersepakat untuk tiga hal: satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Sumpah Pemuda tidak bersepakat demi soal-soal akhirat, tetapi demi urusan antar manusia di bumi, manusia yang beragam. Mereka bersumpah untuk sesuatu “yang sosiologis” (tanah, bangsa dan bahasa), karena paham bahwa “yang teologis” tidak mungkin dijadikan tali pengikat politik. Politik 1928, tidak terobsesi pada “sumpah keempat”: beragama satu. Kecerdasan itulah yang sesungguhnya hilang dari percakapan politik kita hari-hari ini. Sumpah Pemuda kini hanya diingat dalam tema “kebangsaan” yang bahkan disempitkan menjadi “keberagaman dan keberagamaan” (dan karena itu perayaannya cuma diisi oleh petuah dan pesan-pesan agamis). Padahal moral dan filsafat politiknya telah mendahului menyelesaikan pertikaian politik agama dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945.

Argumen ini harus kita ajukan untuk memastikan bahwa sumber kebudayaan modern dari ide republikanisme, sudah disediakan 17 tahun sebelum republik diproklamasikan. Artinya, ide republikanisme sudah dipelihara oleh “masyarakat sipil”, jauh sebelum diformalkan oleh “masyarakat politik” melalui konstitusi 1945. Bahkan obsesi untuk memberi warna “agamis” pada penyelenggaraan negara (melalui debat panjang di Konstituante), juga dibatalkan oleh kecerdasan kebangsaan modern, yaitu bahwa di dalam Republik, rakyatlah yang berdaulat, bukan Tuhan atau Raja. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan itu: “Negara berdasarkan Kedaulatan Rakyat” .

Ide Kedaulatan Rakyat ini memberi kita batas yang tegas tentang wilayah politik. Yaitu bahwa politik adalah transaksi sekuler dengan ukuran-ukuran rasional, empiris, dan historis. Bahwa bahasa politik adalah bahasa yang dapat diperlihatkan konsekwensinya “di sini dan sekarang”, bukan “nanti dan di sana”. Bahwa ukuran-ukuran moral harus tumbuh dari pertarungan gagasan-gagasan historis, bukan dari doktrin-doktrin metafisis. Bahwa warga negara hanya terikat pada ayat-ayat konstitusi, dan bukan pada ayat-ayat suci. Bahwa fakta adanya golongan mayoritas (dalam agama misalnya), hanyalah petunjuk demografis, yaitu untuk keperluan administrasi kependudukan dan bukan untuk keunggulan kedudukan suatu kelompok terhadap yang lain. Di dalam demokrasi, identitas individu (agama, kelamin, pekerjaan), hanya dicatat sebagai data statistik, dan bukan alasan pembedaan warganegara.

Sangatlah berbahaya bila seseorang didefinisikan sebagai minoritas dalam agama atau preferensi seksual misalnya, karena sekaligus ia akan menjadi warganegara kelas dua. Diskriminasi inilah yang harus kita perangi, karena ia menyebabkan permusuhan sosial atas alasan-alasan irasional. Misalnya, apakah karena seseorang tidak beragama, maka ia akan dikucilkan dan dilecehkan, atau bahkan dianiaya? Di dalam demokrasi, agama adalah hak. Artinya, ia boleh dipakai, boleh tidak. Negara tidak berhak memaksakan kewajiban beragama, karena hal itu melanggar kebebasan hati nurani. Agama adalah wilayah hati nurani. Kesucian keyakinan dan kejujuran ketakwaan seseorang hanya menjadi rahasia antara dia dan Tuhannya. Kemuliaan itulah yang harus dipisahkan dari kehidupan politik sehari-hari, karena di dalam demokrasi kita tidak mungkin menghakimi seseorang berdasarkan ukuran moral orang lain. Sejauh preferensi moral dan religi seseorang tidak diterjemahkan menjadi tindakan kriminal, maka negara harus bertindak imparsial didalam melayani hak-hak sipil dan politiknya. Atas dasar itulah negara berkewajiban mengedarkan etika publik, yaitu pendidikan kewarganegaraan yang membiasakan warganegara hidup dalam politik kemajemukan.

Kedaulatan Rakyat berarti bahwa keputusan politik dipertengkarkan atas kebutuhan keadilan dan kesetaraan sosial warganegara, dan bukan atas ukuran-ukuran hirarki kesolehan dan kesucian sebuah umat. Asumsi kedaulatan rakyat adalah bahwa semua orang setara dalam kecerdasan dan kebebasan, dan karena itu keputusan politik harus diambil dalam ruang antisipasi kesalahan, dan bukan dalam ruang kebenaran doktrinal.

Di dalam republik, “kebenaran” disirkulasikan dengan pikiran, dan bukan dengan keyakinan. Itulah sebabnya “kebenaran” dapat dibatalkan dengan argumen, dan bukan dipertahankan dengan kekerasan. Spekulasi epistemologis bahwa “kebenaran” itu harus satu, dan karena itu politik harus menjadi absolut, pernah membawa politik kita ke dalam sistem otoriterisme. Dan bila sekarang “kebenaran” itu hendak dipaksakan kembali atas dasar spekulasi teologis, maka kita sungguh-sungguh sedang mengumpankan diri pada otoriterisme teokratis. Inilah cara pandang monolitik yang kini semakin meluas dalam kehidupan politik kita akhir-akhir ini, suatu paradoks di dalam sistem demokrasi yang kita pilih.

Cara pandang politik semacam itu sesungguhnya berakar di dalam antropologi komunalisme yang kian tumbuh justeru dalam kondisi globalisasi. Komunalisme adalah alam pikiran konservatif yang memandang individu sebagai subyek tanpa eksistensi, yang identitasnya tergantung pada identitas komunitas. Komunalisme hendak menetapkan bahwa di luar komunitas, tidak ada identitas. Tetapi hal yang paling konservatif dari alam pikiran ini adalah keyakinan bahwa keutuhan komunitas memerlukan pengaturan doktrinal. Konsekwensinya adalah: tidak boleh ada pikiran bebas individu. Pandangan kebudayaan inilah yang kini sedang diedarkan melalui bawah-sadar politik rakyat oleh partai-partai berbasis agama, yang mengeksklusifkan kehidupan publik mengikuti parameter-parameter komunal. Secara kongkrit, pandangan itu berwujud dalam perda-perda agama.

Secara gradual kita merasakan infiltrasi pikiran itu dalam berbagai aturan publik dengan memanfaatkan fasilitas demokrasi, yaitu kekuasaan parlemen membuat undang-undang. Politik adalah upaya menguasai ruang publik. Demokrasi memang toleran terhadap kontestasi pikiran. Tetapi politik komunalisme hendak menutup ruang publik itu dengan suatu diktum ontologi absolutis: hanya boleh ada satu Ada, dan karena itu, ada yang lain tidak boleh ada!

Dalam versi sekulernya, pandangan komunalisme ini pernah memayungi praktek penyelenggaraan konstitusi kita, yaitu melalui doktrin “negara integralistik”, suatu pandangan feodalistik yang dijalankan dengan dukungan militer di masa Orde Baru, dalam konspirasinya dengan kekuatan kapital. Praktek politik ini hanya mungkin berlangsung karena akar-akar budaya feodal itu memang ada di dalam masyarakat kita.

Tetapi bentuk komunalisme hari-hari ini adalah suatu sikap eksklusivisme religius yang memanfaatkan keterbukaan demokrasi, sambil mengeksploitasi simbol-simbol agama yang memang kuat tertanam dalam antropologi politik bangsa ini. Anda mungkin terkejut mendengar seorang murid SD menunjukkan jalan kepada sopir taksi, sambil mengingatkan: “itu rumah orang kafir lho!” Dalam kasus semacam ini, kita tahu ada problem serius tentang kewarganegaraan, kemajemukan, dan pikiran terbuka. Ada problem serius tentang kehidupan di sekolah-sekolah, di dalam kurikulum dan organisasi-organisasi masyarakat. Acuan konsep-konsep publik yang seharusnya menimbulkan toleransi horisontal, telah diajarkan justeru dengan doktrinasi diskriminatif pada generasi yang baru tumbuh.

Politik kita hari-hari ini sedang menjalankan “crypto-politics”. Elit menunggangi kebodohan dan kepatuhan komunal, untuk mencapai tujuan-tujuan kekuasaan. Sekarang ini, memimpin atau sekedar menjadi bagian dari suatu komunitas religius merupakan kebutuhan politis elit untuk mencapai status-status publik. Kesolehan menjadi simbol kewarganegaraan. Tatakrama menjadi pembatas kritisisme. Diskursus demokrasi menjadi tempat nyaman untuk mengorganisir kekuasaan dengan memanfaatkan peralatan agama. Simbol-simbol privat kini merajai kehidupan publik. Mayoritarianisme mendikte paham kedaulatan rakyat. Bahkan Mahkamah Konstitusi bersikap sangat adaptif terhadap logika “mayoritarianisme” itu, dengan menerima argumen-argumen privat dalam memutuskan urusan publik.

Benar bahwa sistem demokrasi membuka ruang kebebasan bagi berbagai aspirasi. Tetapi apakah aspirasi kebencian, misoginis, intoleran dan bahkan kriminal harus dinilai sama dengan aspirasi keadilan, otonomi tubuh, dan kebebasan berpendapat?

Di dalam demokrasi, realitas selalu berarti “realitas sosial”. Yaitu kondisi kehidupan yang selalu memungkinkan kebenaran dikoreksi melalui bahasa manusia. Dan koreksi itu adalah pekerjaan duniawi yang harus terus diaktifkan, karena apa yang ada di akhirat tidak mungkin dikoreksi. Inilah realitas yang harus disimulasikan terus menerus, untuk menggantikan psikologi obsesif yang menghendaki pemenuhan kebenaran akhirat di Republik manusia.

Ide Republik memberi kita pelajaran moral yang sangat mendasar, yaitu etika publik harus menjadi satu-satunya ikatan kultural di antara warganegara. Etika publik adalah hasil negosiasi keadilan, didalam upaya memelihara kehidupan bersama berdasarkan apa yang bisa didistribusikan di dunia, dan bukan apa yang akan diperoleh di akhirat.

Misalnya, obsesi untuk menyempurnakan keadilan harus kita hasilkan melalui sistem pajak, karena melalui pajaklah relasi warga negara disetarakan. Karena itu, sangatlah janggal bila pajak saudara untuk keadilan sosial di bumi, digunakan negara mensubsidi mereka yang ingin masuk surga.


Dan kita adalah

warganegara Dunia…

Soal yang juga terus menimbulkan kemenduaan mental politik kita hari-hari ini adalah masalah globalisasi. Ketakutan untuk masuk dalam percakapan politik global telah menghasilkan reaksi atavistik yang memalukan. Kita menyembunyikan kegagapan kebudayaan kita dengan cara menyulut api nasionalisme, seolah-olah asap tebalnya dapat menghalangi tatapan dunia terhadap praktek politik koruptif dan mental feodal bangsa ini. Nasionalisme menjadi semacam “mantra penangkal bala” setiap kali kita membaca laporan-laporan dunia tentang index korupsi kita yang masih tinggi. Nasionalisme kita pasang sebagai tameng setiap kali diperlukan evaluasi hak asasi manusia dan kebebasan pers oleh masyarakat internasional. Kita tidak memberi isi nasionalisme itu sebagai ide yang dinamis, “in-the-making”, tetapi kita menyimpannya sebagai benda mati dan memperlakukannya sebagai jimat politik.

Nasionalisme adalah identitas publik yang seharusnya kita olah dengan akal untuk ditampilkan sebagai modal diplomasi politik dan ekonomi. Nasionalisme masa kini ada pada keunggulan “national brand”, dan bukan ditampilkan sebagai psikosis pasca-kolonial.

Dan khusus menyangkut isu neoliberalisme, reaksi kita bahkan nyaris mistik. Kita memakai tameng-tameng tradisi untuk memusuhi suatu alam pikiran yang tidak pernah berwujud di belahan bumi manapun. Kita mengorganisir kemarahan publik untuk memusuhi sesuatu yang adanya hanya di buku-buku filsafat. Tetapi seandainya pun perlawanan itu harus diberikan, kita justeru menolak mengajukan marxisme sebagai lawan filosofi yang sepadan, dan malah menyiapkan ayat-ayat agama sebagai kontra moral baginya. Agaknya, hanya di negeri ini dua ideologi yang bermusuhan, kita musuhi sekaligus. Kita menolak dua-duanya dengan akibat kita tidak pernah paham logika sesungguhnya dari susunan-susunan pikiran itu. Karena itu, retorika dan hiruk-pikuk seputar isu “neolib” terasa lebih sebagai hasil refleks psikologi poskolonial yang dangkal ketimbang hasil refleksi intelektual yang dalam. Akibatnya, slogan neoliberal menjadi stempel politik baru bagi siapa saja yang dianggap mengedarkan kebebasan individu atau mengucapkan dalil-dalil ekonomi pasar. Kita tidak merasa perlu untuk mendalami filsafat itu karena kita lebih mengandalkan emosi yang panas ketimbang analisa yang dingin. Politik stigmatisasi semacam ini tidak mendidik rakyat untuk mengucapkan argumen, karena memang hanya dimaksudkan untuk meneriakkan sentimen.

Di sinilah kita perlu kembali pada akal sehat, yaitu memeriksa konsekwensi politik dari suatu debat palsu tentang ideologi ekonomi. Pada tingkat kebijakan, urgensi untuk memenuhi kebutuhan rakyat tidak lagi diukur berdasarkan sistem-sistem abstrak ideologi, melainkan oleh tuntutan keadilan di dalam politik distribusi. Pemerintah yang korup, di dalam sistem ideologi apapun, pasti menyengsarakan rakyat. Demikian juga, pasar yang efisien tidak dirancang dengan variabel nepotisme di dalamnya. Jadi, mendahului berbagai perselisihan ideologi, kita harus memastikan bahwa korupsi dan arogansi politik tidak boleh dipelihara dalam sistem politik kita. Dari sana, baru kita dapat menyusun kombinasi paling rasional antara peran pasar dan negara dalam melayani warganegara.

Obsesi kita tentang “ke-Indonesia-an” hari-hari ini, tidak cukup lagi merujuk pada dokumen-dokumen historis di masa lalu (Sumpah Pemuda, Proklamasi, dll), tetapi kita perlu memperluasnya pada kebutuhan politik masakini untuk mewadahi “kemajemukan baru”, yaitu kemajemukan yang timbul oleh percakapan kebudayaan dan teknologi global. Percakapan kebudayaan itu lebih sering berlangsung di dalam ruang maya, dan nampaknya demokratisasi pikiran dan ide lebih dihargai di dalam kondisi digitalnya, ketimbang dalam pergaulan sosial nyata.

Perkembangan “ruang politik digital” itu, menandai suatu transisi peradaban politik baru. Imajinasi misalnya, akan meloloskan diri dari sensor institusi-institusi formal negara, dan karena itu, ukuran-ukuran moral lama sesungguhnya sudah memasuki masa kadaluwarsa. Kini, sangat mungkin juga orang mendirikan rumah-rumah ibadah digital, bukan sekedar untuk menghindar dari lemparan batu kaum fundamentalis, tapi untuk sungguh-sungguh memberi tahu mereka bahwa surga juga dapat dibayangkan secara teknologis, dan diselenggarakan secara ekonomis.

Tetapi politik adalah penyelenggaraan keadilan di dalam ruang sosial nyata. Ruang digital tidak boleh berubah menjadi tempat mencari suaka. Ruang digital hanya boleh menjadi ruang konsolidasi subversif, untuk membebaskan ruang sosial nyata dari hegemoni politik konservatif-fundamentalis.

Sesungguhnya, sama seperti ruang demokrasi, ruang digital itu juga dimanfaatkan oleh politik fundamentalis untuk menimbun dan menyebar kebencian, intoleransi dan permusuhan. Jelas bahwa ruang digital hanyalah sarana operasi politik, sementara markasnya tetap berada di dalam ruang sosial nyata: di ruang rapat partai, di kelas-kelas sekolah, di rumah-rumah ibadah.

Dalam konteks solidaritas global itu, kondisi kemanusiaan tidak mungkin lagi dipahami dalam definisi-definisi primordial. Kita tidak menjadi “manusia” hanya karena terikat pada kesamaan etnis dan keyakinan. Kita menjadi manusia karena kita terikat pada problem sosial yang sama, yaitu kemiskinan dan krisis energi global. Kita tidak mencari rasa aman pada aturan-aturan komunal, bila kita paham bahwa hukum hak asasi manusia telah menyelamatkan peradaban dari politik genosida di berbagai penjuru dunia. Kemanusiaan kita hari ini lebih diikat oleh kewajiban global untuk mengatasi bencana alam dan memberi perlindungan pada para pencari suaka. Kemanusiaan adalah solidaritas etis terhadap masalah masa kini, dan bukan perkelahian ideologis di jalan buntu.

Mengucapkan kemanusiaan sebagai “solidaritas etis” harus memungkinkan setiap orang keluar dari koordinat mentalitas komunalnya. Pertemuan di dalam ruang politik adalah pertemuan untuk mempercakapkan kemungkinan-kemungkinan sosiologis, dan bukan kepastian-kepastian teologis. Menerima politik sebagai “ruang antagonisme”, berarti memahami peluang untuk suatu konfrontasi etis demi alasan-alasan keadilan. Karena itu politik mengandaikan resipkrokasi percakapan, dan itu berarti wacana publik hanya dapat diselenggarakan bila keadilan dikonsepsikan secara sekuler. Anda tentu tidak membayar pajak untuk memperoleh “pahala akhirat”, melainkan untuk menjamin keadilan di bumi. Artinya, solidaritas etis harus dapat diukurkan langsung pada kesosialan manusia hari ini, agar kita tidak menunda keadilan sampai tibanya hari kiamat.

Tentu saja kita masih masih perlu memandang diri sendiri melalui cermin-cermin identitas yang dipasang mengelilingi hidup komunal kita. Cermin-cermin itu seperti memberi rasa aman primitif kepada identitas seseorang. Kita bahkan perlu menggosok cermin itu agar kilaunya menimbulkan rasa unggul primitif pada kelompok. Tetapi sekali kita melangkah ke luar rumah, narsisisme itu tidak lagi banyak gunanya. Di dunia nyata, yang kita temukan adalah berbagai masalah sosial yang tidak mungkin sekedar diatasi dengan doa, sesajen dan mantra. Politik kelas tidak dapat ditunggu penyelesaiannya di akhirat. Demikian juga kerusakan lingkungan tidak dapat ditangkal oleh komat-kamit sejumlah dukun. Kesetaraan gender, bahkan menuntut cermin-cermin itu dipecahkan!

So, do you speak Pluralism? Do you speak Environmentalism? Feminism?, Queer? Kita sedang berbicara tentang “politics of recognition”. Dan itu berarti pemihakan pada mereka yang tersisih oleh kekuatan-kekuatan kekuasaan, kapital dan kebudayaan. Dasar etis dari “politik pengakuan” ini adalah bahwa suatu kelompok yang tersisih hanya karena kedudukannya yang “minoritas” dalam masyarakat politik, harus memperoleh perlindungan istimewa dari negara. Itulah alasan misalnya bagi pengakuan atas hak “affirmative action” bagi politik perempuan. Itu juga alasannya keperluan kita membela hak-hak “queer”, karena orientasi seksual adalah kondisi yang sangat individual. Negara tidak dapat diperalat untuk menjalankan moral mayoritas.

Didalam diktum yang paling keras, negara justeru diadakan untuk melindungi kelompok minoritas. Sebaliknya, kelompok mayoritas yang masih menuntut pengakuan, adalah kelompok yang sebetulnya bermental minoritas.


Di Republic of Hope

Kita menyelenggarakan Republik bukan karena keunggulan teoretis dari konsep itu. Kita menyelenggarakan Republik juga bukan karena asal-usul kebudayaannya. Kita memilih Republik karena hanya sistem itu yang mampu memelihara kemajemukan kita. Kita menyebutnya Republik Indonesia, tanpa predikat tambahan, karena hanya itu bentuk maksimal dari persaudaraan warganegara. Indonesia hanya bersatu dalam nusa, bangsa dan bahasa. Kita tidak ingin bersatu dalam urusan agama, tatakrama dan busana. Kita menyelenggarakan Republik agar kita bisa berselisih dalam soal-soal dunia, dan bukan bertengkar untuk soal-soal akhirat.

Sesungguhnya, negara ini tidak berlokasi di dalam situs-situs purbakala. Dengan mengucapkan proklamasi kemerdekaan, kita sekaligus memutuskan untuk bergaul dalam peradaban dunia modern yang dinamis. Dalam pergaulan global itulah kita melatih akal sehat kita, agar kita tidak cuma sanggup mencerca tanpa arah, atau marah ke segala arah. Reaksi-reaksi primitif itu hanya akan menguras enersi mental kita, untuk akhirnya menyerah pada kecepatan pikiran dunia.

Di situlah suatu bangsa memerlukan kepemimpinan politik visioner. Kepemimpinan yang cerdas, yang mampu membangkitkan imajinasi rakyat. Kecanduan pada kekuasaan adalah hal yang biasa bagi seorang pemimpin. Tetapi kecanduan yang tidak menimbulkan imajinasi pada rakyat, adalah kecanduan seorang pemimpin medioker. Kekuasaan memerlukan kecerdasan agar arah peradaban bangsa dapat dibayangkan dalam suatu psikologi harapan. Tetapi kesempatan untuk memperoleh psikologi itu kini tidak lagi tersedia, karena dari kepemimpinan serba-tanggung tidak mungkin terbit gagasan serba agung. Bangsa ini sekarang kehilangan imajinasi tentang sebuah Republic of Hope, dan kekosongan itulah yang kini diisi oleh para ahli akhirat.

Pepatah Itali mengingatkan: “Bila akal sehat tertidur, maka para monsterlah yang menguasai malam”. Kepemimpinan yang gagal mengaktifkan akal sehat, bertanggung jawab terhadap munculnya Republic of Fear. Ekonomi dapat bertumbuh tanpa kebijakan pemerintah, tetapi keamanan warganegara dan keadilan sosial menghendaki pemihakan negara. Tanpa pemihakan itu, Republic of Fear akan tumbuh melampaui Republic of Hope.

Kita memelihara Republik, karena hanya dalam ruang politik itulah pikiran individu memperoleh kesempatan untuk diperiksa secara publik. Pikiran yang tidak dapat diperiksa di depan publik, adalah pikiran yang membahayakan Republik. Kita memelihara Republik karena kita ingin hidup dalam kesetaraan, kemajemukan dan keadilan. Marilah merawat Republik dengan akal sehat, agar para monster tidak menguasai malam, agar kita dapat nyenyak sepanjang malam. Karena besok, ada tugas menanti di Republic of Hope.

Terima kasih.

10 Nopember 2010

Graha Cipta, TIM

A Place in the Chaosmos

Rhythm of life. This phrasal coinage often suggests the captured essence of a picturesque snapshot in a postcard. A slice of life insulated in each coruscating drop at a 500-frame per second rate from a rusty faucet. Every ping of the dropped liquid conjures up an association with a nostalgic moment in one’s distant past: a memorable scene from a film or tea with the beloved on the beach with the refulgent veins of a rising sun in the horizon.

The rhythm of life can in this sense be seized fragmentally in isolation, at a remove from its on-going regulated beats. In other words, it can only be felt retroactively.

This is so because one’s daily existence is punctuated not only by one’s own regulated beats but also the overwhelming cacophony of multifarious beats in one’s domain. These external dissonances don’t crescendo to a philharmonic symphony, but by nature tend to disrupt one’s own rhythm. Seen from this perspective, one can be led to say that to maintain a certain rhythm of life means to resist being drowned out or swept along by the external tsunamis of discordances. But to resist suggests that one’s internal rhythm is hermetically sealed from external intrusions. Which we know is impossible. Because for whatever rhythm that is internally built must have brushed with the wrangles of the external world.

For those of the naturalistic bend, they will say that nature always radiates her soothing emanations for ones sensible enough to receive. Therefore to accept these natural endowments, one has to purge the tinctures of discordances from one’s systems. This is rather perplexing since it suggests that these emanations are pure and indissoluble in the vortex of dissonances created by humans. This also leads to an understanding that nature’s emanations are of the harmonic propensity, of which we know is far from the truth.

Nature as most of us understand is really a two-faced androgyny, a virago (earthquakes and tsunamis) on one side and an indifferent maiden with a mysterious smile (roses with thorns and rolling meadows teeming with lethal growths and critters) on the other end. In nature there are always found forces, weak and strong, in constant dialectics for dominance. The ensuing palpable ‘rhythms’ are in consequence the jousting cries arising from an endless tussle between disparate forces. A rhythm then should be understood not as a harmony of dissonances but rather a culmination point of discordances.

Those of the go-with-the-flow belief might find that while it’s possible to go with the flow, one can hardly survive the bruising grazes and the hard knocks. Letting go in its truest sense means that one allows oneself to be gradually disseminated.

Since we can neither resist nor let go of the external fluxes, how do we then find the rhythm of life? Some would suggest the repetition of the same. Others, an endless composition of the difference. The former suggests repetition to the point of inanity, at which point the disclosed coincides momentarily with the undisclosed externality. The latter takes into the account that a rhythm arises out of the materiality of a multiplicity of dissonances. In both cases, only at specific nodal points either in conjuncture or disjuncture will one be in tune with a rhythm.

The rhythms of life are in that sense never permanently rooted in a particular pattern. They’re not always there like the mythical music of spheres that beckons us to conjoin with it. They are forged out of our reactions to the external chaos, so that we may find a place in chaosmos.

A version of this article appeared in Now Jakarta! November 2010 issue.